Ads
Forex Terkini

Berita Forex - Money Changer Wajib Berizin, Rawan Pencucian Uang

Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan kewajiban perizinan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank atau yang sering disebut usaha money changer. Hal ini dilakukan guna menertibkan KUPVA-KUPVA yang tak berizin, agar BI bisa melakukan pengawasan yang lebih baik sebagaimana fungsinya.


Menurut data BI, sampai saat ini ada 1.064 KUPVA Bukan Bank yang telah memperoleh izin dan terdapat 612 KUPVA Bukan Bank yang tidak berizin. KUPVA yang tidak berizin membuat BI sulit melakukan kegiatan pengawasan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan-tindakan kriminalitas yang merugikan negara.

"Di PPATK, sudah banyak yang mengindikasikan tindakan kriminal yang menggunakan KUPVA ini. Apakah korupsi, narkotika, perdagangan manusia, bahkan ada indikasi pendanaan untuk teroris pun bisa dilakukan lewat sini," ujar Wakil Ketua PPATK, Dian Ediana Rae saat jumpa pers di Bank Indonesia, Jakarta, Senin (30/1/2017).

Seperti diketahui, penerbitan izin untuk KUPVA Bukan Bank dilakukan oleh BI. Pengawasan yang strategis pun diperlukan untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Untuk itu, BI saat ini telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang kerap bersinggungan dengan tindakan kriminalitas mengggunakan KUPVA Bukan Bank yang tak berizin ini. 

"Kami akan himbau kembali untuk KUPVA yang belum berizin, kami sudah berikan waktu transisi sejak 7 Oktober 2016 sampai 7 April 2017 untuk segera mengajukan kepada Bank Indonesia. Ini tidak ditarik biaya. Jadi dengan adanya izin tersebut, akan menjadi legal sehingga nantinya akan mudah dilakukan pengawasan," ujar Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI, Eni V. Panggabean di lokasi yang sama.

Sebagai informasi, berdasarkan peraturan BI, KUPVA Bukan Bank yang saat ini belum memperoleh izin dari BI memiliki kesempatan mengajukan izin paling lambat tanggal 7 April 2017. Setelah berakhirnya batas waktu tersebut, BI bersama dengan Kepolisian Republik Indonesia (PoIri), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Narkotika NasionaI (BNN), akan melalukan operasi penertiban.

Untuk mendapatkan izin sebagai penyelenggara KUPVA Bukan Bank, pemohon cukup menyampaikan permohonan secara tertulis kepada BI yang dilampiri dengan dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya. 

Apabila masih terdapat KUPVA BB yang tidak berizin hingga 7 April 2017, Bank Indonesia (BI) akan merekomendasikan penghentian kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha. 

Pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan. Selain untuk pengembangan industri yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkannya KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya (extraordinary crime).

Keyword : berita keuangan, berita rupiah, berita forex, berita hari ini
 

Copyright 2017 ©HarianForex.com